4 Daerah ini UU Pilkada Yang Baru Tidak Berlaku


UU Pilkada 2014

Palingseru.com – Secara resmi kini UU Pilkada sudah dinyatakan sah dengan melakukan proses yang cukup panjang. Dan dengan adanya UU Pilkada ini , pemilihan Kepala Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan bukan dari rakyat lagi yang memilih. Dengan mekanisme seperti ini, banyak daerah yang tidak setuju dengan hadirnya UU Pilkada sehingga mereka memilih untuk tidak memberlakukan UU Pilkada yang baru itu.

Beberapa daerah yang menyatakan jika UU PIlkada baru tidak berlaku di daerah mereka itu memiliki banyak alasan yang cukup kuat. Diketahui jika ada 4 Daerah yang tidak memberlakukan UU Pilkada yang baru akibat telah memiliki UU sendiri.

Seperti yang dilansir dari wartainfo.com, inilah dia 4 daerah yang baru tidak berlaku.

1. DKI Jakarta tetap Pilkada Langsung

Tanpa adanya UU Pilkada , DKI Jakarta masih melangsungkan Pilkada dengan menggunakan undang – undnag khusus yang termuat dalam UU nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta . Selain itu juga tercantum dalam Pasal 10 UU Nomor 29 Tahun 2007 yang menyatakan ” Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur melakui Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah.

2. Aceh

Dalam pemilihan Pilkada Aceh juga memiliki UU yang mengatur tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan UU No 11 tahun 2006. Dana dalam melaksanakan pemilihan Pilkada untuk Gubernur dan Wakil Gubernur di  daerah Aceh menggunakan peraturan yang ada di Pasal 1 ayat 7 UU No 11 tahun 2006 yang menyatakan” Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui demokratis  dan dilakukan berdasarkan asas bebas , umum , langsung , rahasia, jujur dan adil. Sedangkan untuk Bupati dan Walikota termuat dalam Pasal 1 ayat 9 UU No 11 tahun 2006.

3. Papua

Jika di Papua, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ini dipilih secara langsung lewat DPRD Papua yang termuat dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan jika DPRD Papua memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun, penetapan itu kini telah dihapus dan pemilihan Pilkada di Papua ditetapkan dalam UU Nomor 35 tahun 2008.

4. Yogyakarta

Untuk di Provinsi Yogyakarta, pemilihan Pilkada dilakukan melalui penetapan yang diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang termuat dalam pasal 18 ayat 1 c dan berbunyi ” Calon Gurbernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia yang harus memiliki syarat bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono , sedangkan untuk wakil Gubernur harus bertakhta sebagai Adipati Paku Alam.

Nah, itulah dia keempat daerah yang UU Pilkada baru tidak diberlakukan.

More From: Berita Menarik