DPR Menolak Kenaikan BPJS Kesehatan, Yang Tak Pernah Bayar Bakal ditagih Langsung di Rumahnya!


via: tribunnews.com

Palingseru.com – Pengguna BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan kini tampaknya dibuat sedikit panik atas wacana kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan diberlakukan mulai tahun 2020 mendatang.

Diketahui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar dua kali lipat, yang artinya, peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar Rp 160.000.

Kemudian, untuk peserta JKN kelas II harus membayar iuran Rp 110.000 dari yang sebelumnya Rp 51.000, dan untuk peserta JKN mandiri kelas III yang tadinya hanya membayar iuran sebesar Rp 25.500, harus menaikkan iuran bulanannya menjadi Rp 42.000 per bulan.

Langkah menaikkan iuran BPJS Kesehatan sendiri bertujuan untuk menangani defisit yang dialami lembaga tersebut.

Defisit BPJS Kesehatan kini mengalami pembengkakan, dengan proyeksi defisit mencapai Rp 32,84 triliun. Karenanya, pihak lembaga tersebut langsung mengambil langkah stategis dengan menaikan iuran peserta.

Namun wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditolak mentah oleh anggota DPR RI saat rapat gabungan Komisi IX dan XI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9/2019). Tetapi penolakan itu berlaku untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), melansir Warta Kota.

Kondisi perekonomian para peserta lah yang menjadi alasan penolakan. Karena sejatinya pun, kehadiran BPJS Kesehatan diharapkan bisa membantu meringankan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Di samping itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengingatkan kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan untuk tepat waktu membayar iuran. Sebab pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan langsung mendatangi rumah peserta pengguna BPJS Kesehatan.

“Kami akan melakukan empat tahap (untuk mengivestigasi kepesertaan), yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung, menambahkan akses dalam pembayaran iuran, pengupayaan peserta mandiri tak mampu membayar masuk dalam PBI APBN maupun APBD, dan mengadvokasi RS untuk memberikan hak pelayanan,” kata Fachmi.


Like it? Share with your friends!