Presiden Joko Widodo Tegaskan Tak Ada Pembebasan Napi Koruptor di Tengah Wabah Corona


via: en.netralnews.com

Palingseru.com – Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM telah melepas sebanyak 30.000 narapidana di seluruh Indonesia.

Keputusan itu tertuang dalam nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

“Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran Covid-19,” demikian bunyi diktum pertama Keputusan Menkumham, dilansir indeksnews.com.

Meski demikian, keputusan pembebasan narapidana ini hanya berlaku untuk narapidana umum yang telah memenuhi syarat, tidak bagi narapidana koruptor. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas melalui sambungan konferensi video, Senin (6/4/2020).

“Saya ingin sampaikan, napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak ada revisi untuk ini. Jadi pembebasan napi hanya untuk narapidana umum,” tegas orang nomor satu di Indonesia tersebut, dilansir Tribunnews.com.

Keputusan pembebasan narapidana ini bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga di sejumlah negara terjangkit virus Covid-19.

“Seperti negara lain di Iran membebaskan 95.000, di Brazil 34.000 napi. Negara-negara lain juga. Minggu lalu ada juga pembebasan napi karena memang lapas kita overkapasitas. Berisiko mempercepat penyebaran Covid-19 di lapas kita,” kata Jokowi.

More From: Berita Menarik